Bela Diri Berujung Maut, Siapa yang Dipidana? Yayat Darmawi, Bongkar Batas Noodweer

Caption: Ketua DPD Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Barat, Yayat Darmawisata, SE., SH., MH.,  Foto. (Ist).

Ketua DPD Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Barat, Yayat Darmawisata, SE., SH., MH., mengatakan masyarakat perlu memahami perbedaan antara Noodweer dan Overmacht dalam perspektif hukum pidana.

Menurut Yayat, kedua istilah tersebut sama-sama berkaitan dengan keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, tetapi memiliki karakter dan unsur yang berbeda.

“Dalam hukum pidana, Noodweer merupakan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan,” kata Yayat. Sabtu (12/9). 

Ia menjelaskan, seseorang yang melakukan perbuatan yang pada kondisi normal dilarang oleh hukum, seperti memukul atau melukai orang lain, pada keadaan tertentu dapat dibenarkan apabila tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya pembelaan diri terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

Namun, pembelaan diri tidak serta-merta dapat dibenarkan hanya karena seseorang merasa terancam. Ada sejumlah unsur yang harus diperhatikan.

Pertama, adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika. Serangan tersebut harus bersifat melawan hukum dan terjadi atau akan segera terjadi sehingga membutuhkan tindakan pembelaan.

Kedua, adanya keadaan darurat dalam menghadapi serangan. Pembelaan dilakukan karena pada saat itu tidak terdapat pilihan lain yang wajar untuk menghindari atau menghentikan serangan.

Ketiga, adanya keseimbangan atau proporsionalitas. Tindakan pembelaan harus disesuaikan dengan sifat dan tingkat ancaman yang dihadapi.

“Artinya, pembelaan diri harus dilihat berdasarkan situasi konkret yang terjadi. Tidak setiap tindakan yang disebut sebagai pembelaan diri otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana,” jelasnya.

Berbeda dengan Overmacht

Sementara itu, Yayat menjelaskan, Overmacht atau keadaan memaksa memiliki pengertian yang berbeda.

Dalam hukum pidana, overmacht atau daya paksa berkaitan dengan keadaan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan karena berada di bawah tekanan atau paksaan yang tidak dapat dilawan.

Ketentuan mengenai daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP.

Menurut Yayat, daya paksa dapat dipahami dalam beberapa bentuk, termasuk keadaan ketika seseorang secara fisik maupun psikis berada dalam tekanan yang sangat kuat sehingga memengaruhi kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas.

Sebagai contoh, seseorang yang dipaksa secara fisik oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, atau seseorang yang melakukan suatu tindakan karena berada di bawah ancaman serius yang tidak dapat dihindarinya.

“Dalam konteks hukum pidana, Overmacht merupakan persoalan daya paksa. Ini berbeda dengan Noodweer yang berkaitan dengan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum,” ujarnya.

Bagaimana Jika Penyerang Justru Menjadi Korban?

Yayat menilai persoalan yang sering menjadi pertanyaan publik adalah ketika tindakan pembelaan diri justru mengakibatkan pelaku penyerangan mengalami luka berat bahkan meninggal dunia.

Apakah orang yang melakukan pembelaan diri tetap dapat dipidana?

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan melihat akibat akhirnya. Konteks kejadian, adanya serangan, tingkat ancaman, kebutuhan melakukan pembelaan, serta proporsionalitas tindakan harus dilihat secara menyeluruh.

“Pertanyaannya kemudian, apakah perbuatan pembelaan diri masih dapat dibenarkan apabila dalam situasi tersebut justru menyebabkan adanya korban dari pihak penyerang?” kata Yayat.

Ia menegaskan, jawaban terhadap persoalan tersebut sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana dipersyaratkan hukum.

Dengan demikian, masyarakat tidak seharusnya memahami konsep noodweer sebagai “bebas melakukan apa saja karena sedang membela diri.”

Sebaliknya, tindakan pembelaan tetap harus dinilai berdasarkan keadaan konkret ketika peristiwa berlangsung.

“Karena itu, pemahaman mengenai Noodweer dan Overmacht penting diketahui masyarakat. Jangan sampai seseorang yang sebenarnya berada dalam situasi membela diri justru tidak memahami batas-batas hukum yang berlaku,” pungkas Yayat. (Dani 74).