 |
| Caption: Ketua DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., Foto. (Ist). |
Dalam skema tersebut, perusahaan inti memiliki tanggung jawab memberikan dukungan pembiayaan, penyediaan bibit, pupuk, sarana produksi, pendampingan teknis hingga pengelolaan hasil. Sementara petani plasma menyediakan lahan dan tenaga serta menjalankan pemeliharaan perkebunan sesuai ketentuan dan pola kemitraan yang disepakati.
Namun, implementasi kemitraan tersebut di lapangan dinilai masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah transparansi pengelolaan hasil kebun plasma, khususnya ketika pengelolaan dilakukan melalui koperasi sebagai wadah petani dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan inti.
Petani Plasma Jangan Hanya Menjadi Objek
Petani plasma pada prinsipnya merupakan mitra dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Karena itu, petani seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai produksi, harga, biaya pengelolaan, kewajiban, potongan, hasil penjualan hingga jumlah bersih yang diterima.
Persoalan muncul ketika informasi mengenai pengelolaan dan pembagian hasil tidak disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota petani plasma.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan antara petani, koperasi dan perusahaan inti apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
Karena itu, pengelolaan kebun plasma tidak cukup hanya berorientasi pada produksi sawit. Akuntabilitas, transparansi dan kepastian pembagian hasil juga harus menjadi bagian utama dalam kemitraan.
YLBH LMRRI Soroti Pengelolaan Koperasi Plasma
Ketua DPD YLBH LMRRI Kalimantan Barat, Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., menyoroti persoalan yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.
Yayat menilai perlu dilakukan audit khusus dan menyeluruh terhadap koperasi-koperasi yang mengelola kebun plasma di Kalimantan Barat, terutama apabila terdapat laporan atau indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan hasil perkebunan.
Menurutnya, audit penting dilakukan agar seluruh pihak memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi sebenarnya, mulai dari luas lahan, jumlah produksi, harga jual, biaya operasional, kewajiban petani, penerimaan koperasi hingga hasil bersih yang diterima anggota.
“Hal ini mesti dan perlunya audit secara khusus dan menyeluruh terhadap koperasi plasma yang berada di Kalimantan Barat,” ujar Yayat.
Ia menilai keterbukaan menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan inti.
Dugaan Ketidaktransparanan Harus Dibuktikan
Yayat juga menyoroti adanya dugaan ketidaktransparanan dalam pembagian atau penyaluran hasil plasma kepada petani.
Menurutnya, apabila terdapat selisih atau ketidaksesuaian antara produksi dan hasil yang diterima petani, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tidak boleh hanya berhenti pada tudingan. Sebaliknya, seluruh dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan, audit, penelusuran transaksi dan dokumen pengelolaan koperasi.
Prinsipnya, setiap rupiah yang berasal dari hasil kebun petani harus dapat dijelaskan asal-usul, penggunaan dan penyalurannya.
Audit Harus Menelusuri Aliran Dana
Menurut Yayat, pemeriksaan terhadap koperasi plasma idealnya tidak hanya melihat laporan administrasi, tetapi juga menelusuri aliran dana secara menyeluruh.
Mulai dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS), pembayaran dari perusahaan inti, biaya operasional, potongan-potongan, kewajiban koperasi, pembayaran kepada petani hingga saldo atau aset koperasi.
Dengan demikian, apabila ditemukan perbedaan antara data produksi, pembayaran perusahaan dan jumlah yang diterima petani, persoalan tersebut dapat diketahui secara objektif.
“Ketidaktransparansian dan ketidakadilan atas pembagian hasil yang dibagikan atau disalurkan oleh koperasi plasma kepada petani harus menjadi perhatian. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, harus dibuka melalui pemeriksaan yang menyeluruh,” tegas Yayat.
Petani Berhak Mengetahui Pengelolaan Hasil
Dalam hubungan kemitraan, petani plasma tidak semestinya hanya menerima angka akhir pembayaran tanpa mengetahui bagaimana angka tersebut terbentuk.
Petani perlu memperoleh informasi mengenai produksi kebunnya, harga jual, potongan biaya, kewajiban yang dibebankan serta hasil bersih yang menjadi haknya.
Transparansi tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban koperasi kepada anggota.
Apabila sistem pelaporan berjalan terbuka dan dapat diaudit, potensi konflik antara petani, koperasi maupun perusahaan dapat ditekan.
Sebaliknya, jika informasi tidak tersedia atau sulit diakses anggota, ruang kecurigaan akan semakin besar.
Perusahaan Inti dan Koperasi Sama-Sama Harus Bertanggung Jawab
Persoalan plasma tidak dapat hanya dilihat dari sisi petani.
Perusahaan inti sebagai mitra usaha memiliki tanggung jawab sesuai perjanjian dan ketentuan kemitraan. Demikian pula koperasi yang menjadi wadah petani memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada anggotanya.
Karena itu, apabila terdapat persoalan dalam pengelolaan plasma, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan posisi seluruh pihak.
Pemerintah daerah, instansi terkait dan aparat penegak hukum juga dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
YLBH LMRRI: Jangan Biarkan Petani Kehilangan Hak
Yayat menegaskan bahwa tujuan utama kemitraan perkebunan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat.
Petani plasma yang telah menyediakan lahan dan tenaga tidak boleh kehilangan akses terhadap informasi mengenai hasil kebun mereka sendiri.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sistem kemitraan berjalan sesuai aturan dan perjanjian sehingga manfaat perkebunan kelapa sawit dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mendorong adanya evaluasi terhadap koperasi plasma di Kalimantan Barat secara berkala, terutama koperasi yang mengelola dana dan hasil perkebunan dalam jumlah besar.
Audit Menjadi Jalan Membuka Persoalan
Desakan audit, menurut Yayat, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pengurus koperasi maupun perusahaan.
Audit justru diperlukan untuk membuka data secara objektif dan memastikan apakah pengelolaan hasil plasma telah berjalan sesuai ketentuan.
Jika hasil audit menunjukkan pengelolaan telah sesuai aturan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memberikan kepastian kepada petani.
Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesejahteraan Petani Harus Menjadi Tujuan Utama
Kemitraan inti-plasma pada akhirnya harus kembali kepada tujuan awal, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi masyarakat dan menciptakan hubungan usaha yang sehat antara masyarakat dengan perusahaan.
Kelapa sawit tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu, sementara petani sebagai pemilik lahan dan mitra usaha justru tidak memperoleh manfaat yang sebanding.
Karena itu, transparansi, audit, pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci agar pola kemitraan tidak kehilangan tujuan sosial dan ekonominya.
YLBH LMRRI Kalimantan Barat menilai persoalan pengelolaan plasma perlu ditempatkan sebagai agenda serius, bukan sekadar persoalan administrasi koperasi.
Jika terdapat dugaan penyimpangan, maka harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif. Jika terbukti terdapat pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pesannya jelas: petani plasma harus menjadi mitra yang memiliki hak, bukan sekadar pihak yang menerima hasil tanpa mengetahui bagaimana hasil tersebut dikelola. (Dani 74).
0Komentar