Proyek Tebing Siantan Hulu Disorot, Volume dan Mutu Dipertanyakan

Caption:
Hasil Pantauan Tim ASWIN Proyek penguatan tebing dan peningkatan kualitas jalan di Jl. Kebangkitan Nasional, Gang Batas 3, RT 001/RW 025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (20/8). Foto. (Tim).

PONTIANAK – Proyek penguatan tebing dan peningkatan kualitas jalan di Jl. Kebangkitan Nasional, Gang Batas 3, RT 001/RW 025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, mendapat sorotan.

Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai pagu Rp179.420.000 dan dikerjakan CV Putra Kayong Mandiri itu dipertanyakan dari sisi kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Sorotan disampaikan Tim Monitoring DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat. Mereka meminta instansi teknis melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil pekerjaan, terutama terkait volume, mutu material, dimensi konstruksi, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.

Budi Gautama selaku Tim Monitoring ASWIN Kalbar menegaskan, proyek yang menggunakan uang rakyat tidak cukup hanya dinyatakan selesai secara administratif.

“Yang harus dipastikan bukan hanya proyek selesai, tetapi apakah volume, material, dimensi konstruksi dan pelaksanaannya benar-benar sesuai kontrak,” tegas Budi.

Caption:
Proyek Penguatan Tebing dan peningkatan kualitas jalan di Jl. Kebangkitan Nasional, Gang Batas 3, RT 001/RW 025, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (20/8). Foto. (Tim).

Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan terukur. Dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis dan realisasi fisik di lapangan perlu dibandingkan untuk memastikan tidak terdapat perbedaan antara pekerjaan yang direncanakan dan yang dikerjakan.

Jangan Sampai Selesai di Atas Kertas

Budi meminta Dinas/OPD teknis selaku pemilik pekerjaan tidak hanya berpatokan pada laporan administrasi maupun progres pekerjaan.

Pasalnya, kualitas konstruksi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan APBD.

“Jangan sampai secara administratif proyek dinyatakan selesai dan dibayar, sementara di lapangan masih terdapat persoalan kualitas, volume atau ketahanan konstruksi,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, pihak berwenang harus mengambil langkah sesuai ketentuan.

“Kalau memang sudah sesuai, tentu harus bisa dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindakan korektif,” katanya.

Minta Pemeriksaan Teknis

Budi mendorong pemeriksaan dilakukan melalui pengukuran dan, bila diperlukan, pengujian teknis di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting agar penilaian terhadap pekerjaan tidak hanya berdasarkan kasatmata, tetapi benar-benar berdasarkan ukuran dan standar teknis.

Budi juga meminta pengawasan proyek dilakukan sejak tahap pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan. Dengan begitu, potensi persoalan kualitas maupun kekurangan volume dapat diketahui lebih awal.

“Ini uang APBD. Artinya ada tanggung jawab publik di dalamnya. Kami tidak ingin menuduh atau menyimpulkan sebelum ada pemeriksaan teknis. Tetapi kalau ada indikasi ketidaksesuaian, jangan dibiarkan,” tegasnya.

Meski memberikan sorotan, Budi menegaskan pihaknya tetap mengedepankan verifikasi, konfirmasi, keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Dinas/OPD terkait maupun CV Putra Kayong Mandiri juga diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan kondisi teknis pekerjaan tersebut.

Budi berharap proyek bernilai pagu Rp179,42 juta itu tidak hanya tuntas secara administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan pekerjaan yang sesuai volume, spesifikasi, berkualitas, aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Keberhasilan proyek APBD bukan sekadar anggaran terserap atau pekerjaan dinyatakan selesai. Ukurannya adalah kualitas pekerjaan yang dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Tim/Editor: Dani 74).