Dugaan Intimidasi Wartawan, ASWIN-PWRI Desak Polisi Bertindak

Caption:
Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Dr. Suriyanto, PD., SH.,MH., M.Kn. Foto. (Ist).

BENGKAYANG - Dugaan intimidasi, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dialami wartawan Jemi Indrawan mendapat perhatian serius dari dua organisasi press. Ketua DPD ASWIN Kalimantan Barat, Budi Gautama, mendesak Polres Bengkayang segera menindaklanjuti perkara tersebut secara profesional, transparan.

Budi menegaskan, persoalan tersebut tidak semata menyangkut pribadi Jemi, tetapi juga menyentuh perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kalau memang terdapat dugaan tindak pidana, dalami berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Jangan biarkan perkara berlarut-larut tanpa kepastian,” tegas Budi.

Senada, Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Dr. Suriyanto, PD., SH.,MH., M.Kn mendesak Kapolres Bengkayang dan jajarannya mengusut perkara secara maksimal, termasuk menelusuri bukti digital dan mengidentifikasi pihak di balik akun yang diduga berkaitan dengan perkara, jika memang diperlukan secara hukum.

“Wartawan bukan sasaran umpatan maupun intimidasi. Kami mendesak kasus ini dituntaskan sesuai hukum. Jangan menunggu perkara viral baru bertindak,” tegasnya.

Suriyanto menilai dugaan intimidasi terhadap wartawan tidak boleh dianggap persoalan biasa. Menurutnya, perkara tersebut berkaitan dengan marwah profesi dan jaminan perlindungan terhadap jurnalis.

Sementara itu, Budi Gautama mengingatkan agar aparat tidak mencampuradukkan sengketa pers dengan dugaan tindak pidana. Jika menyangkut produk jurnalistik, mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus diperhatikan. Namun, apabila terdapat dugaan ancaman atau intimidasi terhadap pribadi wartawan, unsur pidananya tetap harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti.

ASWIN Kalbar dan DPP PWRI menegaskan dukungan terhadap Jemi bukan berarti menghakimi pihak mana pun. Organisasi pers hanya meminta aparat bekerja secara objektif dan profesional.

“Kami tidak meminta polisi menghakimi siapa pun. Periksa, klarifikasi, kumpulkan alat bukti, lalu tentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan. Itu bentuk profesionalitas penegakan hukum,” pungkas Budi.

(Tim/Editor: Dani 74)