 |
| Caption: Sesi Foto bersama Kejati Kalbar usai kegiatan Lelang Serentak Kejaksaan RI, Foto. (Pen). |
Kegiatan yang berlangsung pada 10–14 Agustus 2026 tersebut dibuka oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Senin (10/8/2026). Lelang serentak ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.
Kegiatan tersebut menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti setelah perkara memperoleh putusan pengadilan. Aset yang telah berkekuatan hukum tetap juga harus dikelola dan dipulihkan sehingga kembali memberikan manfaat bagi negara.
Kepala BPA Kejaksaan Agung RI, Patris Yusrian Jaya, menyampaikan bahwa potensi pemulihan aset melalui pelaksanaan lelang serentak secara nasional diproyeksikan mencapai Rp289.397.309.438 berdasarkan nilai limit.
“Pemulihan aset tidak mengenal skala kecil maupun besar. Setiap rupiah yang dipulihkan merupakan hak negara dan masyarakat yang wajib dikembalikan,” ujar Patris saat membuka gerakan lelang di Kantor BPA Kejaksaan Agung, Ragunan, Jakarta Selatan.
Menurutnya, lelang serentak bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari prinsip recovery is justice. Keadilan tidak hanya diukur dari putusan yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana aset atau kerugian yang berkaitan dengan perkara dapat dipulihkan dan memberikan manfaat nyata.
Tiga Kejari di Kalbar Bergerak
Semangat tersebut langsung diterapkan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pada hari pertama pelaksanaan, tiga satuan kerja Kejaksaan melaksanakan lelang, yakni Kejaksaan Negeri Mempawah, Kejaksaan Negeri Sambas, dan Kejaksaan Negeri Bengkayang.
Kejaksaan Negeri Mempawah mencatat hasil paling menonjol. Empat objek lelang berhasil terjual dengan total nilai Rp418.732.000.
Rinciannya, sebanyak 168 batang kayu dengan nilai limit Rp49.097.000 terjual Rp98.097.000.
Kemudian satu unit Toyota Avanza dengan nilai limit Rp128.060.000 terjual Rp148.860.000.
Sementara Toyota Fortuner dengan nilai limit Rp82.462.000 terjual Rp110.462.000. Sedangkan Daihatsu Sigra dengan nilai limit Rp55.313.000 terjual Rp61.313.000.
Dari Kabupaten Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas berhasil menjual satu unit Daihatsu Grand Max Pick Up. Kendaraan tersebut ditawarkan dengan nilai limit Rp72.198.000 dan berhasil terjual dengan harga Rp93.198.000.
Adapun Kejaksaan Negeri Bengkayang mencatat transaksi atas tiga unit telepon seluler.
Satu unit Realme warna biru dengan nilai limit Rp182.000 terjual Rp332.000. Kemudian satu unit Infinix warna putih dengan nilai limit Rp185.000 terjual Rp365.000. Sementara satu unit Oppo warna biru dengan nilai limit Rp216.000 terjual Rp376.000.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Kasi Penkum menyampaikan bahwa jika digabungkan, pelaksanaan lelang hari pertama dari tiga satuan kerja tersebut membukukan nilai penjualan sebesar Rp512.803.000.
Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan harga penawaran dibandingkan nilai limit pada sejumlah objek. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan tingginya minat masyarakat terhadap barang yang ditawarkan melalui mekanisme lelang resmi.
“Capaian itu menjadi bukti bahwa optimalisasi pemulihan aset bukan sekadar konsep di atas kertas. Barang rampasan yang sebelumnya menjadi bagian dari proses penegakan hukum kini dikonversi kembali menjadi nilai ekonomi melalui mekanisme lelang yang sah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wayan.
Dari Aset Menjadi Nilai
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan dukungannya terhadap kebijakan BPA Kejaksaan Agung RI dalam memperkuat tata kelola barang rampasan negara.
Lelang tidak hanya dipandang sebagai proses pemindahan kepemilikan barang, tetapi juga menjadi tahapan penting untuk memastikan hasil penegakan hukum dapat kembali memberikan nilai bagi negara.
“Penegakan hukum tidak berhenti pada vonis. Ketika aset berhasil dipulihkan dan manfaatnya kembali kepada negara, di situlah hukum menghadirkan keadilan yang benar-benar dapat dirasakan,” tegasnya.
Masyarakat masih memiliki kesempatan mengikuti rangkaian Lelang Serentak Kejaksaan RI hingga 14 Agustus 2026 melalui mekanisme resmi lelang.go.id.
Kejati Kalbar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan objek lelang di luar mekanisme resmi. Informasi mengenai objek, jadwal, persyaratan, serta tata cara mengikuti lelang harus dipastikan melalui kanal resmi.
Dari aset menjadi nilai. Dari penegakan hukum menjadi pemulihan. Dari putusan menjadi manfaat nyata. Itulah semangat recovery is justice yang terus dikawal Kejaksaan Republik Indonesia. (Sumber: Penkum/ Editor: Dani 74)
0Komentar