 |
| Caption: Rusliadi, saat memberikan keterangan pers di kantor Lawyer Muda Kalbar. Minggu (16/8). Foto. (Bgs). |
Desakan agar perkara segera dituntaskan disampaikan Rusliadi, Lawyer Muda Kalimantan Barat, selaku kuasa hukum Handoko yang disebut sebagai korban. Ia meminta penyidik Polda Kalbar memberikan kepastian berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang telah diperoleh dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Menurut Rusliadi, dugaan penggelapan tersebut berkaitan dengan suplai material untuk sejumlah proyek pembangunan, di antaranya SMP Negeri 2 Paloh, SMP Negeri 6 Sejangkung, SDN 16 Jelutung, dan Puskesmas Sajak.
Ia mengatakan laporan tersebut telah ditangani penyidik Polda Kalbar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik disebut telah menemukan dua alat bukti yang sah serta adanya indikasi unsur tindak pidana.
Namun, setelah proses berjalan sekitar 15 bulan, menurut Rusliadi, belum ada kepastian mengenai status hukum pihak yang dilaporkan.
“Apabila dalam proses dan waktu yang panjang penyidik Polda Kalbar menemukan ada indikasi dugaan keterlibatan Pemda, periksa dong. Jangan takut. Kemudian tetapkan tersangka kalau memang ada kerugian negara di situ,” kata Rusliadi saat konferensi pers di Kantor Lawyer Muda Kalbar, Jalan Merapi, Pontianak. Minggu (16/8).
Minta Kapolda Beri Perhatian
Rusliadi meminta pimpinan Polda Kalbar memberikan perhatian dan mengevaluasi penanganan laporan tersebut. Menurutnya, proses hukum yang berlangsung cukup lama semestinya diikuti dengan kejelasan mengenai perkembangan perkara.
“Jangan sampai ada hutang perkara. Kapolda Kalbar wajib menuntaskan hal tersebut, terlebih lagi unsur pidananya sudah mencukupi,” ujarnya.
Ia menegaskan proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan tersangka, kata dia, merupakan kewenangan penyidik apabila bukti yang cukup telah diperoleh dan unsur pidana dinilai terpenuhi.
Rusliadi juga meminta agar tidak ada intervensi dalam proses penanganan perkara. Ia berharap Polda Kalbar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“15 bulan tanpa kepastian hukum harusnya ini jadi catatan khusus untuk Kapolda baru. Jangan sampai ini jadi hutang perkara. Tuntaskan demi kepastian hukum,” tegasnya.
Meski demikian, Rusliadi menyatakan pihaknya tetap menghormati kewenangan penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Namun, apabila alat bukti dan unsur pidana telah dinilai mencukupi, ia meminta proses penanganan perkara tidak kembali berlarut-larut. (Bsg/Editor: Dani 74)
0Komentar